Mari Bercermin Dengan Data
(Tulisan dibuat bulan september 2016-----Namun dimuat di Harian Radar Banyuwangi-Jawapos, Sabtu 21 Januari 2017)

Seringkali kita jumpai di berbagai acara, baik formal maupun informal, kepala daerah menyampaikan kemajuan dan keberhasilan kinerja pemerintahannya melalui informasi angka pertumbuhan ekonomi yang meningkat dari tahun ke tahun. Terkadang informasi itu dilengkapi dengan jumlah penduduk miskin yang menurun, yang menurut beliau-beliau, telah berhasil mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat.

Apa yang disampaikan di atas tidaklah salah. Namun juga tidak sepenuhnya benar. Dalam menilai keberhasilan pengentasan kemiskinan dan memajukan kesejahteraan masyarakat, komponen pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk miskin tidaklah cukup. Ada indikator lain yang harus menjadi perhatian serius dalam memahami keberhasilan pembangunan, diantaranya yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan jumlah pengangguran.

# PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi

Sajian angka pertumbuhan ekonomi menjadi topik yang sangat menarik untuk disimak karena pertumbuhan ekonomi menggambarkan kinerja pembangunan di bidang perekonomian. Dengan asumsi sederhana, angka pertumbuhan ekonomi meningkat maka perekonomian suatu wilayah semakin berkembang dan sebaliknya. Namun sebelum mengamini asumsi tersebut, mari kita simak dengan seksama sekilas tentang angka pertumbuhan ekonomi.

Angka pertumbuhan ekonomi diperoleh dari olah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah berdasarkan harga konstan (dalam hal ini menggunakan tahun dasar 2010). PDRB itu sendiri merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu daerah yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen (BPS Jawa Timur, 2015).

Perhitungan PDRB dilakukan dengan dua pendekatan konsep harga, yaitu harga konstan dengan tahun dasar tertentu dan harga berlaku. Untuk menghitung pertumbuhan ekonomi, digunkanan PDRB atas dasar harga konstan. Sedangkan untuk melihat kinerja ekonomi secara sektoral (unit ekonomi), digunakan PDRB atas dasar harga berlaku.

Peningkatan angka pertumbuhan ekonomi harus dipahami sebagai peningkatan nilai total PDRB secara keseluruhan. Namun bukan berarti seluruh unit ekonomi yang ada disana meningkat pesat. Bisa jadi sumbangan terbesar PDRB hanya berasal dari sebagian kecil sektor ekonomi berskala besar dan milik konglomerat ataupun asing. Jika ini yang terjadi, maka tidak merefleksikan kemajuan semua unit usaha di wilayah tersebut.

Jousari Hasbullah (Deputi Sosial BPS RI) dalam bukunya yang berjudul Tangguh Dengan Statistik mengemukakan Jika akumulasi nilai tambah yang terjadi hanya berasal dari usaha besar, tentunya akan berbeda dampak ekonominya dalam merangsang dinamika perekonomian rakyat dibanding pertumbuhan tersebut berasal dari kegiatan usaha yang lebih variatif dan dari semua tingkatan skala usaha.

Jousari juga menambahkan bahwa Pertumbuhan ekonomi dikatakan berkualitas jika pertumbuhan itu diperoleh dari tumbuhnya semua kegiatan ekonomi dan terutama yang banyak digeluti oleh masyarakat secara luas. Bukan hanya terjadi pada aktivitas padat modal atau dari sektor-sektor yang tidak berdampak luas pada penyerapan tenaga kerja.

Jadi jangan tergesa-gesa menilai kinerja pemerintah buruk karena pertumbuhan ekonomi melambat. Akan sangat mungkin jika pertumbuhan ekonomi melambat (lebih rendah) dari tahun sebelumnya namun  jika pertumbuhannya merata di hampir semua unit usaha, justru itu mencerminkan iklim ekonomi yang dinamis.

# Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Pengangguran

Untuk memahami keterkaitan pertumbuhan ekonomi dengan jumlah pengangguran, kita harus memahami terlebih dahulu tentang konsep ketenagakerjaan, yaitu: bekerja adalah melakukan aktivitas ekonomi dalam seminggu yang lalu dan dilakukan minimal selama 1 jam. Penduduk angkatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja atau punya pekerjaan namun sedang tidak bekerja dan pengangguran. Sedang pengangguran adalah mereka yang tidak bekerja dan tidak aktif mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha.

Ibu rumah tangga yang hanya fokus mengurus rumah tangga, pelajar dan mahasiswa yang hanya fokus sekolah tidak digolongkan sebagai angkatan kerja dan tidak dilibatkan dalam perhitungan pengangguran. Dan yang terakhir adalah pengangguran terbuka, yaitu mereka yang tidak sedang bekerja namun masih mencari pekerjaan/ mempersiapkan usaha dan mereka yang sudah punya pekerjaan namun belum mulai bekerja (seperti baru diterima kerja). Konsep ini adalah hasil rekomendasi PBB  yang diadopsi BPS untuk menjaga keterbandingan data dengan negara lain.Yang sering dijadikan acuan untuk mengamati pengangguran adalah tingkat pengangguran terbuka (TPT), yaitu persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

Logika sederhana pembaca data mengatakan jika ekonomi tumbuh membaik, seharusnya tingkat pengangguran turun, yang berarti terjadi perluasan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja. Cukup masuk akal. Namun jangan kaget saat kita melihat data pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka provinsi jawa Timur di bawah ini,

Pada tahun 2014, ekonomi Jawa Timur melambat dari tahun sebelumnya, namun angka pengangguran justru menurun. Hal ini menarik untuk dikaji lebih jauh. Mengapa angka pengangguran bukannya naik?.

Naik turunnya angka pengangguran tidak secara otomatis dipengaruhi oleh cepat lambatnya pertumbuhan ekonomi. Pada wilayah dengan iklim ekonomi yang bagus dan tingkat pendidikan yang baik, saat terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi yang diindikasikan dengan geliat ekonomi yang membaik dan perluasan lapangan kerja, bisa jadi angka pengangguran meningkat. Hal itu karena saat ada kesempatan kerja yang luas namun tidak sesuai kualifikasi pendidikan atau juga tidak diminati oleh penduduk berpendidikan tinggi. Alhasil angka pengangguran pun tetap tinggi.

Lain halnya dengan wilayah yang menjadi basis kantong kemiskinan dengan tingkat pendidikan rendah. Mereka pada umumnya akan berusaha bekerja/ mencari pekerjaan apapun walau serabutan. Istilahnya asal dapur mengepul. Jadi tumbuh lambatnya ekonomi tidak berpengaruh bagi mereka. Sehingga jika diamati dengan seksama, pada wilayah-wilayah ini angka pengangguran cenderung rendah walaupun pertumbuhan ekonomi naik ataupun melambat.

# Pertumbuhan Ekonomi dan IPM

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bermanfaat untuk mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor.

Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Seperti yang telah saya jelaskan di atas, pertumbuhan ekonomi bukanlah indikator tunggal untuk menunjukkan baik-buruknya kinerja pemerintahan suatu wilayah. Saat ada wilayah yang pertumbuhannya melambat selama beberapa tahun, bisa jadi karena proses pemerataan pembangunan di semua sektor ekonomi.

Jika mengamati data pertumbuhan ekonomi Jawa Timur seperti yang saya sajikan di atas, dalam kurun waktu 5 tahun belakang ini, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur melambat. Namun IPM Jawa Timur meningkat dari 65,36 pada tahun 2010 menjadi 68,95 pada tahun 2015 (BPS Jawa Timur). Selama periode tersebut, IPM Jawa Timur rata-rata tumbuh sebesar 1,07 persen per tahun. Artinya kualitas pembangunan manusia terus membaik dari tahun ke tahun.

Jadi tidak ada korelasi yang tetap antara IPM dan pertumbuhan ekonomi. Artinya saat pertumbuhan ekonomi membaik, tidak pula harus diikuti dengan IPM yang naik, dan juga sebaliknya.

# Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan

kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.  Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

Sebenarnya masih banyak istilah yang berkaitan dengan kemiskinan yang tidak mungkin bisa saya jabarkan secara lengkap pada tulisan saya ini. Namun untuk sekedar diketahui batasan kemiskinan adalah yang disebutkan di atas.

Jika merujuk pada data BPS Jawa Timur tentang angka kemiskinan, diketahui persentase penduduk miskin turun secara bertahap dalam rentang waktu pengamatan tahun 2010-2015. Meskipun pertumbuhan ekonomi melambat, fakta yang terjadi penduduk miskin berkurang jumlahnya. Inipun semakin menegaskan bahwa pertumbuhan maupun perlambatan ekonomi tidak secara langsung dan pasti akan berpenagruh pada jumlah penduduk miskin. Artinya butuh kearifan pembaca untuk tidak secara cepat men-justice baik buruknya kinerja pemerintahan dari angka pertumbuhan ekonomi semata.

Sebenarnya masih banyak indikator-indikator yang dijadikan acuan untuk mengasumsikan tantang kemiskinan maupun kesejahteraan masyarakat. Kearifan, kehati-hatian dan kebijaksanaan pembaca data dibutuhkan agar tidak tersesat oleh informasi-informasi singkat yang melencengkan dan mengaburkan fakta dilapangan. Mari kita gunakan data sebagai cermin dengan benar agar tampak wajah nyata dan realita masyarakat dengan tepat.

Akhir kata, semoga kita cerdas dengan data…

Faishol Amir, S.Si

Koordinator Statistik Kecamatan

BPS Kab. Situbondo