(Judul Asli: Sejahtera Dengan Data) Dimuat di Harian Radar Banyuwangi Tanggal 21 November 2014
Akhir-akhir ini, masyarakat diresahkan dengan berita kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Bukan desas-desus semata, hal itu dipertegas oleh presiden Jokowi usai menghadiri acara Halal-bihalal bertema 'Sarasehan Nasional Ulama Pesantren dan Cendekiawan' di Pondok Pesantren Al-Hikam, Kecamatan Beji, Depok, Sabtu (30/8/2014).
"Setelah saya dilantik, baru kenaikan itu akan dilakukan. Ini merupakan hak prerogratif kepala negara. Hampir setengah dari anggaran APBN kita hilang, dan programnya tidak tepat sasaran. Sudah ada pembicaraan dengan tim dan beberapa menteri terkait formasi kenaikan BBM," (Berita www.jpnn.com).
Dan akhirnya BBM benar-benar Naik. Tentu saja kenaikan BBM berdampak banyak bagi perekonomian sebagian besar masyarakat, karena harga bahan-bahan kebutuhan pokok juga akan meningkat. Ongkos transportasi pun pasti bakal naik. Sehingga yang merasakan dampak langsungnya adalah masyarakat bawah.
Asumsi kenaikan BBM menurut Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Askolani, karena pelemahan nilai tukar rupiah telah menyebabkan potensi kenaikan anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) pada bulan lalu melebihi pagu APBN Perubahan2014 sebesarRp 246,5 triliun (Berita www.bisnis.liputan6.com).
Perlu diketahui, nilai tukar Rupiah terhadap dollar Amerika berkisar pada Rp.12.160/ dollar atau melemah Rp.13 dibandingkan 5 hari sebelumnya. Sedangkan harga minyak mentah dunia saat ini berkisar pada US$ 78,81 per barel (WTI) atau naik US$ 1,62 dibandingkan 5 hari sebelumnya (data Senin, 10 November 2014). Pelemahan nilai tukar rupiah lebih berdampak besar daripada kenaikan harga minyak mentah dunia. Dengan logika sederhana harga yang harus dibayarkan per 1 barel minyak mentah yang dibeli pemerintah pada tanggal 5 November adalah Rp 937.626,93.Sedangkan pada tanggal 10 November, harganya menjadi Rp.958.329,6
Anjloknya harga minyak mentah dunia pada bulan ini diprediksikan oleh para ekonom hanya bersifat sementara. Jadi dapat dibayangkan jika harga minyak mentah dunia kembali naik pada kisaran US$ 100 per barel, maka semakin membengkak pula anggaran subsidi Negara untuk BBM. Itulah yang menjadi pertimbangan utama pemerintah Jokowi untuk menaikkan harga BBM.
Penduduk Miskin dan Kartu Sakti Indonesia
Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS RI, jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2014 mencapai 28,28 juta jiwa atau 11,25% dari jumlah penduduk Indonesia. Dengan naiknya harga BBM, jumlah penduduk miskin diperkirakan akan bertambah karena pendapatan penduduk yang cenderung tetap, namun pengeluaran untuk kebutuhan hidup yang semakin meningkat.
Namun pemerintah Jokowi telah mengantisipasi dampak tersebut dengan mengeluarkan kebijakan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) yang ditandai dengan pembagian kartu sakti yang meliputi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang diperuntukkan bagi rumah tangga miskin. Nominal untuk setiap kartu juga lumayan. Untuk KKS diperkirakan Rp.200.000/bulan, untuk KIP siswa SD/MI Rp.450.000/ tahun, siswa SMP/MTs Rp.750.000/ Tahun dan siswa SMA/SMK/MA Rp.1.000.000/tahun.
BDT dan PPLS
Data untuk penerima Kartu sakti didapat dari Basis Data Terpadu (BDT) yang diolah oleh Tim Nasional Percepatan Pemberantasan Kemiskinan (TNP2K). Sedangkan sumber utama BDT adalah hasil kegiatan Pendataan Program Perlindungan Sosial yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Juli - Desember 2011 (PPLS 2011).
Jumlah rumah tangga sasaran (RTS) penerima Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) tercatat sebesar 15,5 juta, sama persis dengan jumlah penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) saat pemerintah menaikkan BBM pada 2013.
Memang masih banyak yang meragukan keakuratan data, terlebih data yang dipakai adalah data 3 tahun lalu. Namun walaupun menggunakan data lama, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyatakan bahwa data akan divalidasi setiap 6 bulan sekali. (Berita www.bisnis.com).
Data Mensejahterakan Bangsa
Dalam sejarahnya, BPS telah tiga kali melaksanakan kegiatan Pendataan Rumah Tangga Sasaran (RTS) by name by address, yaitu: Pendataan Sosial Ekonomi (PSE) 2005 untuk menentukan siapa yang memperoleh Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebanyak 19,1 juta, PPLS 2008 sebagai updating PSE 2005 dengan RTS sebanyak 17,5 juta atau 60,4 juta anggota rumah tangga, dan yang terakhir adalah PPLS 2011 yang menghasilkan Basis data terpadu atau Unifikasi data targeting pelbagai perlindungan sosial.
Dengan RTS mencakup 40 persen kelompok masyarakat bawah.
Dalam setiap kegiatannya, petugas pencacahan dipilih kandidat terbaik dari masing-masing desa. Kemudian diberi pelatihan agar tercapai keseragaman konsep dan definisi. Setelah itu ada ujian sebelum terjun kelapangan. Sehingga diharapkan petugas yang terpilih betul-betul siap dalam melaksanakan pendataan dan bekerja secara jujur dan bertanggungjawab.
Dalam pelaksanaan tugasnya, petugas sering menemui banyak kendala seperti intervensi beberapa pihak yang ingin menggelembungkan jumlah RTS, banyaknya masyarakat ekonomi mampu yang juga ingin didata, adanya isu kurangnya koordinasi dengan pihak aparat desa, ketua RW atau RT, sampai mepetnya waktu yang disediakan untuk melakukan pendataan. Tentu itu akan menekan mental dan memeras tenaga petugas. Jika saja petugas bekerja setengah hati dan mudah di-intervesi, maka data yang dihasilkan kurang akurat dan bahkan salah sasaran.
Oleh karena itu, kedepannya diharapkan petugas yang terpilih dalam kegiatan PPLS selanjutnya harus betul-betul handal, bertanggung jawab dan bermental baja. Koordinasi dengan aparat RT, RW, Kepala dusun dan aparat desa pun juga perlu ditingkatkan agar nantinya data yang dihasilkan betul-betul valid, tepat sasaran dan berkualitas. Tentunya data yang berkualitas akan mensejahterakan bangsa.
Faishol Amir, S.Si
KSK Suboh BPS Kab.Situbondo
Tidak ada komentar:
Posting Komentar